::: MARI MEWUJUDKAN BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN :::

Visi dan Misi

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2013 S/D 2018

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bojonegoromerupakan sarana bagaimana suatu gambaran masa depan daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah adalah kesepakatan seluruh pelaku pembangunan tentang apa wujud Kabupaten Bojonegoro dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta bagaimana mencapainya.

Visi

Visi jangka panjang Kabupaten Bojonegorobukan hanya sekedar mimpi atau harapan keadaan yang diinginkan, akan tetapi mengandung komitmen bersama tentang pengelolaan pembangunan untuk mencapai tujuan pada akhir periode perencanaan pembangunan pada tahun 2025.

Visi Kabupaten Bojonegoro dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh stakeholder entitas pembangunan daerah yang memuat garis besar perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun dan selaras dengan VISI RPJPD Provinsi Jawa Timur yaitu : Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak.

Berpijak pada kondisi Kabupaten Bojonegoro saat ini beserta memperhitungkan potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang maka Visi Kabupaten Bojonegoro sampai ?dengan tahun 2025 adalah:

TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN

Variabel variabel dari visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

BOJONEGORO LUMBUNG PANGAN NEGERI; bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan indonesia merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan.

BOJONEGORO LUMBUNG ENERGI NEGERI; bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. ?Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.

BOJONEGORO YANG PRODUKTIF;bermakna bahwa produktivitas sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan perhatian secara serius dan dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro.

BOJONEGORO YANG BERDAYA SAING; bermakna bahwaSemua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat? pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dengan demikian? setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional.Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan? kompetitif? untuk memproduksi pangan, energi, jasa, perdagangan, dan industri.

BOJONEGORO YANG BERKEADILAN; bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hukum.bahwa setiap aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan memiliki? kedudukan hukum yang sama, sehingga seluruhaktivitas yang dilakukan mendapatkan jaminan keadilan dan rasa aman, baik secara fisik maupun non-fisik.

BOJONEGORO YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA; bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan pemenuhan hak /pelayanan dasar, serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayananyang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera ?secara materiil dan non-materiil.

BOJONEGORO YANG BERKELANJUTAN; bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya.Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan? daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.

Misi

Misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.Dalam menterjemahkan visi jangka panjang Bojonegoro, ditetapkan misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Semakin derasnya arus globalisasi akibat kemajuan teknologi informasi mengakibatkan batas ruang dan waktu antar wilayah makin kabur. Sisi positif globalisasi membawa kemajuan dan meningkatnya kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, tetapi di sisi lain terjadi lunturnya kearifan lokal dan mudahnya menerima budaya baru yang terkadang negatif dan tidak sesuai dengan karakter asli Indonesia. Salah satu dampak globalisasi adalah hubungan antar masyarakat yang semakin jauh antar individu satu sama lain, kurangnya keperdulian dan empati, dan mwningkatkan hal perilaku negatif seperti seks bebas, pornografi, dan penyebaran penyakit menular HIV.

Keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berpedoman pada kearifan lokal adalah modal sosial, yang juga diperlukan bagi pembentukan karakter masyarakat madani di Kabupaten Bojonegoro. Modal sosial tidak akan berkembang apabila pembangunan kehidupan masyarakat hanya tertuju pada hasil duniawi dan sifat yang individual. modal sosial hanya akan tumbuh dan berkembang ketika terdapat keimanan, toleransi, dan rasa kebersamaan yang kuat diantara anggota masyarakat.

Dengan memperkokoh pondasi keimanan dan ketaqwaan serta kebersamaan? masyarakat sebagai modal sosial, pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan optimal.Dengan demikian berbagai program akan dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran dapat terwujud

 

Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian kesejahteraan masyarakat.Perwujudan SDM yang berdaya saing bertujuan untuk memberikan basis pengetahuan yang cukup dan pengembangan keahlian dasar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam pembangunan di berbagai sektor dalam rangka membangun masyarakat madani yang berdaya saing.

Strategi untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dalam hal kualitas di Kabupaten Bojonegoro ditempuh melalui strategi memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Secara keseluruhan, hasil yang diharapkan adalah sdm yang berdaya saing dalam pembangunan dan bidang usahanya yang tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Bojonegoro.

 

Misi 3: Meningkatkan perekonomian berbasis industri migas dan agribisnis terpadu.

Berdasarkan kondisi alamnya, maka sebutan Kabupaten Bojonegoro yang terkenal sebagai kabupaten migas bukan tanpa dasar. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan dan potensi migas yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur. Meskipun potensi tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro maupun masyarakat umum karena industri migas merupakan sektor yang membutuhkan dana yang sangat besar dan teknologi tinggi, akan tetapi sektor tersebut mampu membawa multiplierefek yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Bojonegoro yang mampu menangkap momentum eksplorasi industri migas. Hal ini ditandai oleh kontribusi PDRB sektor migas yang mencapai 44,31% di tahun 2011 terhadap total PDRB Kabupaten Bojonegoro. Secara umum masuknya industri migas juga membawa dampak meningkatnya industri hotel, rumah makan, perkantoran, jasa-jasa lain, serta industri informal lain dalam memenuhi kebutuhan industri migas maupun para pekerja sektor migas yang sebagian adalah pendatang dari luar Kabupaten Bojonegoro.

Dampak sangat besar juga dirasakan dalam aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dana bagi hasil (DBH) migas yang secara umum dinikmati oleh pemerintah pusat, sebagian kecil dibagikan ke Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak, akan tetapi jumlah yang secara persentase kecil tersebut secara nominal sangat besar untuk membiayai pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Meskipun pada kenyataannya dana bagi hasil tersebut menjadi trade off dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro karena by count kemampuan fiskal Kabupaten Bojonegoro dianggap meningkat, tetapi bagaimanapun pesatnya sektor migas tetap harus disyukuri karena selain menambah peluang pendapatan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang apabila dimanfaatkan untuk investasi dapat memberikan hasil kontinyu yang produktif untuk Kabupaten Bojonegoro kedepan, juga memberikan peluang bagi bertumbuhnya sektor-sektor lain baik formal maupun informal yang bisa menambah kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang didorong oleh pesatnya sektor migas ini bukan tanpa resiko, keselamatan penduduk sekitar kawasan industri migas, pencemaran air dan udara, bekurangnya lahan pertanian produktif, dan gejolak sosial masyarakat lokal sangat mungkin timbul apabila sektor ini tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Sehingga strategi yang tepat diperlukan untuk membuat momentum industri migas yang sementara ini bisa menjadi driven dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Selain migas, sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro adalah sektor pertanian yang identik dengan sektor agribisnis. Sektor pertanian ini menyumbang pdrb sektoral? terbesar setelah sektor migas, yaitu sebesar 18,99% dari total PDRB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan pertanian juga mendominasi, 349.540 jiwa bekerja di sektor pertanian dari total 781.557 jiwa tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro.

Tanah Kabupaten Bojonegoro yang subur sangat potensial untuk pengembangan agrobisnis. Untuk komoditi pertanian, Kabupaten Bojonegoro merupakan tiga besar penghasil padi di Jawa Timur, penghasil tembakau dengan kualitas yang baik, juga penghasil jagung, kedelai, ubi kayu, buah belimbing, mangga, dan pisang yang produktif.Sedangkan untuk sektor peternakan dan perikanan, Kabupaten Bojonegoro juga bertumbuh secara pesat ditandai dengan berkembangnya budidaya sapi dan kambing di masyarakat hampir di semua wilayah kecamatan.namun demikian konsumsi protein hewani asal ternak masih perlu dipacu agarlebih meningkat. Untuk menggarap potensi-potensi ?tersebut belum diatas perlu mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak.

Pada sektor hulu sektor agrobisnis tidak memerlukan skill yang khusus maupun pendidikan yang tinggi sehinggadapat dilakukan oleh siapa saja, apabila dikembangkan secara optimal sektor ini akan menjadi sangat ?penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Apabila output sektor hulu ini dapat dipertahankan kelangsungan pasokan dan kualitasnya, maka dengan sentuhan teknologi, peningkatan nilai tambah dalam sektor hilir akan semakin tinggi, dan pasar akan semakin mengenal produk Bojonegoro. Dengan demikian dalam rangka memanfaatkan peluang agrobisnis yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif serta pengelolaan secara optimal baik dari sektor hulu, hilir, maupun pemasarannya agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan agrobisnis.Selanjutnya melalui diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk dapat melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro, sehingga aktifitas ekonomi meningkat yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai potensi yang ada, peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan kepada pemanfataan dan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.Pembangunan ekonomi Bojonegoro dalam jangka panjang diarahkan kepada pengembangan dan optimalisasi potensi migas dan agribisnis terpadu, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.Dengan dukungan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta, maka Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi pusat agrobisnis di Jawa Timur.

 

Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat rujukan kesehatan dan pendidikan bagi wilayah sekitarnya.

Pengembangan unggulan di bidang kesehatan dan pendidikan diawali dengan pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan secara minimal, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan menjadi salah satu jasa unggulan yang mampu mendorong perekonomian wilayah.Hal ini sangat potensial mengingat posisi strategis Bojonegoro yang berada di lintas Jawa dan mudah dijangkau oleh daerah-daerah sekitarnya baik di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Untuk? membangun keunggulan di bidang kesehatan telah dibangun rumah sakit internasional yang mempunyai kapasitas dan kompleksitas yang sangat besar yang sedang dalam tahap finishing bangunan fisik, sedangkan untuk sarana penunjang tenaga medis dan paramedis diupayakan dengan mengirimkan tenaga dokter dan paramedis untuk pendidikan lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan spesialisasi yang belum ada di Kabupaten Bojonegoro dan di kabupaten lain sekitarnya.

Untuk? membangun keunggulan di bidang pendidikan telah berdiri dan berkembang institusi pendidikan menengah dan tinggi yang diminati oleh pelajar dari luar Kabupaten Bojonegoro, diantaranya adalah sekolah ? sekolah vakasi dan akademi kesehatan di Kabupaten Bojonegoro. Keunggulan tersebut akan semakin ditingkatkan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar serta fasilitas belajar mengajar serta praktek lapangan kerja di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian diharapkan Bojonegoro menjadi pusat pendidikan vakasi dan akademi bagi pelajar lokal dan pelajar dari daerah lain sekitarnya.

 

Misi 5: Mengembangkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

Infrastruktur adalah kebutuhan mendasar bagaimana masyarakat dapat dijangkau oleh layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Pengembangan infrastruktur juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka penguatan daya saing daerah menghadapi kompetisi perdagangan global.Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur harus mempertimbangkan aspek kecepatan pertumbuhan daerah, kecepatan aktivitas masyarakat, dan keadilan dalam pengembangan wilayah sehingga pembangunan dapat diselenggarakan merata di seluruh wilayah.

Pembangunan infrastruktur dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah yang handal dan terintegrasi? terutama sarana prasarana jalan, jembatan, irigasi,? dan perumahan, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan investasi, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pengendalian bencana banjir tahunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

 

Misi 6: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang menjamin ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan bagi pembangunan.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bojonegoro rentan terhadap ancaman bencana alam banjir, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim sehingga upaya pengurangan resiko bencana harus masuk dalam setiap tahapan pembangunan dan pengembangan wilayah.? Sebagai upaya untuk penanganan bencana alam diarahkan kepada pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengurangan risiko bencana diarahkan kepada pencegahan lebih dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa.

Dengan pesatnya pembangunan sektor migas dan sektor-sektor lainnya, tingginya kerusakan karena penebangan hutan secara liar, serta tingginya pemakaian pupuk kimia? beberapa tahun terakhir berpotensi untuk mendegradasi lingkungan baik air, tanah, dan udara. Dengan kondisi tersebut diperlukan perhatian khusus untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup, terutama pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penataan daerah risiko tinggi bencana (banjir dan tanah longsor), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, dan air tanah. Selain itu hal yang sangat perlu untuk dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

Misi 7:Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, akuntabel dan demokratis.

Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah.Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat (right sizing), diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu prinsip partisipasi yang mengakomodir aspirasi para pemangkukepentingan dalam berbagai tahapan pembangunan; prinsip transparansi yang memberikan akses bagi pemangkukepentingan untuk memperoleh informasi pembangunan dan pemerintahan; dan prinsip akuntabilitas yang memberikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatatas pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Pembangunan? adalah dari dan untuk masyarakat, masyarakat adalah subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga mereka lebih memahami permasalahan pembangunan secara riil. Berdasarkan hal tersebut sebagai perwujudan prinsip partisipatif, Pemkab Bojonegoro aktif mengembangkan komunikasi guna menjaring partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan juga untuk menampung permasalahan yang harus diselesaikan melalui beberapa media yaitu: dialog publik yang rutin diselenggarakan setiap hari jumat siang yang dapat dihadiri umum, sms kepada pemerintah daerah, dan forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan prinsip keterbukaan (transparansi)yang ?merupakan salah satu alat untuk memastikan (controlling) bahwa pembangunan telah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoromembuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pembangunan, bertukar pikiran, mendengarkan kritik dan masukan kemudian meresponnya dengan cepat dalam bentuk aksi nyata oleh Pemkab Bojonegoro. Dengan demikian kebijakan pemerintah terkomunikasikan dengan baik, pelaksanaan kebijakan publik akan lebih efisien karena mendapatkan feedback langsung dari masyarakat, dan juga masyarakat dapat turut mengawasi proyek dan pembangunan lain dan melaporkan kepada kepala daerah. Transparasi dan komunikasi antara Pemkab dan masyarakat ini digelar dalam forum tatap muka secara langsung melalui dialog publik, email, web site www.bojonegorokab.go.id, short message service (SMS) serta melalui media masa elektronik dan cetak.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui beragam mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegorountuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik, di antaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahunan dan akhir masa jabatan, dan mekanisme lainnya.

 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro © 2014