• Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  |             | 

Legislatif Kabupaten Bojonegoro


PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 06TAHUN 2015

 

TENTANG

 

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

 

Menimbang :a.   bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tertib, aman berdasarkan peraturan perundang-undangan;

                     b. bahwa dalam rangka untuk mengatur kedudukan, susunan, tugas dan fungsi, wewenang, hak dan tanggungjawab DPRD beserta alat kelengkapannya;  

                      c. bahwa  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014(disesuaikan) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro harus disesuaikan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2014.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5316)
  5. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 171/412/406/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Masa Keanggotaan 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib  ini yang dimaksud dengan:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan para wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  3. Bupati  adalah Bupati Bojonegoro;
  4. Wakil Bupati  adalah Wakil Bupati Bojonegoro;
  5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  7. Pendapat akhir Kepala Daerah adalah kata akhir Kepala Daerah atau sambutan Kepala Daerah
  8. Hari adalah hari kerja.

 

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum Tahun 2014.

 

Pasal 3

  1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah.
  2. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

 

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

  1. DPRD mempunyai fungsi :

a. Pembentukan Peratura Daerah

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

(2)    Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

(3)    Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

(4)    Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

(5)    Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

 

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

  1. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
  4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  1. Keanggotaan DPRD kabupaten diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten yang disampaikan melalui bupati.
  2. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  3. Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
  4. Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
  5. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan.

 

Pasal 7

  1. Anggota DPRD  sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
  2. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
  3. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

 

Pasal 8

  1. AnggotaDPRDyang berhalangan mengucapkan sumpah/janji  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRDdalam rapat paripurna istimewa DPRD.
  2. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangkujabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

 

Pasal 9

  1. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
  2. Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:

a.   Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;

b.   Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

c.   Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha” ,dan

d.   Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

  1. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

 

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bojonegoro dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

BAB V

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

 

(1)   DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c.         menyatakan pendapat.

(2)    Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

(3)    Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara  yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

(4)    Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian Luar Biasa yang terjadi di daerah disertai dengan Rekomendasi penyelenggaraannya sebagai tindsak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

 

 

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai hak:

a.   mengajukan rancangan peraturan daerah;

b.   mengajukan pertanyaan;

c.   menyampaikan usul dan pendapat;

d.   memilih dan dipilih;

e.   membela diri;

f.    imunitas;

g.   mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

h. protokoler;

i.    keuangan dan administratif; dan

j.    Cuti.

 

 

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 13

  1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi DPRD.
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
    1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
    2. alasan permintaan keterangan.

 

Pasal 14

  1. Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
  2. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
  3. Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
    1. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
    2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
  4. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
  5. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
  6.  Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 15

  1. Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam rapat paripurna DPRD.
  2. Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
  3. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
  5. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.
  6. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

 

Paragraf 2

Hak Angket

 

Pasal 16

  1. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara  yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :

a.   materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

b.   alasan penyelidikan.

 

 

Pasal 17

  1. Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
  2. Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  3. Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  4. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.
  5. Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 18

  1. DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
  2. Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
  3. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

 

Pasal 19

  1. Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

 

  1. Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 20

  1. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi bupati dan/atau wakil bupati.
  3. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati  dari jabatannya.

 

Pasal 21

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

 

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

 

Pasal 22

  1. Hak menyatakan pendapat adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian Luar Biasa yang terjadi di daerah disertai dengan Rekomendasi penyelenggaraannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
    1. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (4)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
    2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam    pasal 20.

 

Pasal 23

  1. Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
  2. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat tersebut.
  3. Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a.   anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;

b.   kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan

c.   para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.

  1. Usul menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  2. Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
  3. Apabila DPRD menerima usul menyatakan pendapat, keputusan DPRD memuat:

a.   pernyataan pendapat;

b.   saran penyelesaiannya; dan

c.   peringatan.

  1. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 24

  1. Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
  2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  3. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah untuk dilakukan pengkajian.
  4. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
  5. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  6. Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a.     anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

b.     para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

  1. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
  2. Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
  3. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

 

Pasal 25

  1. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
  2. Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

 

Pasal 26

  1. Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
  2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

 

Pasal 27

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali pimpinan DPRD pimpinan Badan Musyawarah dan pimpinan Badan Anggaran.

 

Pasal 28

  1. Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
  2. Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

 

Pasal 29

  1. Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
  2. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

 

Pasal 30

(1)  Anggota  DPRD  Kabupaten Bojonegoro  mempunyai  hak imunitas.

(2)  Anggota  DPRD Kabupaten Bojonegoro   tidak  dapat  dituntut  di depan  pengadilan  karena  pernyataan,  pertanyaan, dan/atau  pendapat  yang  dikemukakannya  baik  secara lisan  maupun  tertulis  di  dalam  rapat  DPRD kabupaten Bojonegoro  ataupun  di  luar  rapat  DPRD kabupaten Bojonegoro  yang  berkaitan  dengan  fungsi  serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten Bojonegoro  .

(3)  Anggota  DPRD  Kabupaten Bojonegoro  tidak  dapat  diganti antar waktu  karena  pernyataan,  pertanyaan,  dan/atau pendapat  yang  dikemukakannya  baik  di  dalam  rapat DPRD  Kabupaten Bojonegoro  maupun  di  luar  rapat  DPRD Kabupaten Bojonegoro  yang  berkaitan  dengan  fungsi  serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten Bojonegoro.

(4)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  dalam  hal  anggota  yang  bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup  untuk  dirahasiakan  atau  hal  lain  yang dimaksud  dalam  ketentuan  mengenai  rahasia  negara sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 

 

Pasal 31

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro mempunyai hak hak protokoler, keuangan, dan administrasi;
  2. Hak protokoler, keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

  1. Setiap pimpinan dan Anggota DPRD berhak Cuti.
  2. Cuti sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri dari :
    1. Cuti sakit;
    2. Cuti bersalin;
    3. Cuti ke Luar negeri karena alasan penting;
    4. Cuti lainya.

Pasal 33

  1. Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
  2. Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama lebih 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter;
  3. Cuti sakit sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
  4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) antaran lain menyatakan tentang perlunya diberi cuti, lamanya cuti dan keterangan lainyang dipandang perlu .

 

Pasal 34

  1. Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 huruf a untuk paling lama 1 ½  (satu setengah) bulan.
  2. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
  3. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

 

Pasal 35

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

 

Pasal 36

  1. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) huruf b.
  2. Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
  3. Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
  4. Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.
  5. Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

 

Pasal 37

  1. Cuti bepergian keluar negeri karena alasan penting sebagiamana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi :
    1. Melaksanakan kewajiban agama;
    2. Kepentingan untuk berobat;
    3. Untuk keperluan keluarga;
  2. Persyaratan pemberian cuti bepergian keluar negeri sebagaimana ayat (1) huruf a adalah :
    1. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji/umroh yang dilakukan oleh jasa haji/umroh bagi Agama Islam;
    2. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama diluar Agama Islam ;
    3. Surat pernyataan biaya perjalanan ke Luar Negeri dibiayai oleh Anggora DPRD yang bersangkutan.
  3. Persyaratan pemberian cuti bepergian keluar negeri sebagaimana ayat (2) huruf b adalah :
  1. Surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pimpinan/Anggota DPRD harus melakukan pengobatan kerumah sakit diluar negeri;
  2. Surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan;
  1. Cuti Keluar Negeri karena alasan penting sebagaimana ayat (2) huruf c, meliputi :

a. Melaksanakan kewajiban agama;

b. Kepentingan untuk berobat;

c. Untuk kepentingan keluarga.

  1. Untuk mendapatkan cuti bepergian keluar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan/anggota DPRD mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

 

Pasal 38

  1. Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf d meliputi :
  1. Ibu, Bapak, Isteri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  2. Salah seoarang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pimpinan dan/atau Angggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hakdari Anggota Keluarganya yang meninggal dunia itu;
  3. Melangsungkan perkawinan.
  1. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
  2. Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
  3. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan paling lama 1 (satu) minggu.

 

 

BAB VI

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

 

Pasal 39

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a.     memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b.     melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;

c.     mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.     mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

e.     memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

f.      menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g.     menaati tata tertib dan kode etik;

h.    menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i.      menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

j.      menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

k.     memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan

l.      apabila mencalonkan diri sebagaimana dan/atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memberitahu kepada Pimpinan DPRD.

 

BAB VII

F R A K S I

 

Pasal 40

  1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
  2. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
  3. Fraksi DPRD Bojonegoro sebagaimana pada ayat (1)  terdiri dari :
    1. Fraksi Partai Golkar
    2. Fraksi Partai Demokrat
    3. Fraksi Partai Amanat Nasional
    4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
    5. Fraksi PDI Perjuangan
    6. Frkasi GERINDRA
    7. Fraksi PPP
    8. Fraksi PKS
    9. Fraksi Nasdem Nurani Rakyat
  4. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
  5. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
  6. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
  7. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
  8. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
  9. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
  10. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
  11. Fraksi   wajib menempatkan anggotanya selain Pimpinan DPRD menjadi   Anggotasalah satu Komisi. 

 

Pasal 41

 

  1. Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
  2. Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
  3. Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

 

Pasal 42

 

  1. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai sekretariat fraksi.
  2. Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
  3. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

 

 

 

 

Pasal 43

  1. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
  2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi sebanyak   1 (satu) orang calon tenaga ahli; 
  3. Masa jabatan tenaga ahli 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  4. Tenaga ahli sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan  Sekretaris DPRD;
  5. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

a.   berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b.  menguasai bidang pemerintahan; dan

c.  menguasai tugas dan fungsi DPRD.

 

Pasal 44

  1. Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
  2. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

 

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 45

(1)    Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a.   Pimpinan;

b.   Badan Musyawarah;

c.   Komisi;

d.   Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

e.   Badan Anggaran;

f.    Badan Kehormatan; dan

g.   Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2)  Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

(3)    Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

 

 

 

Bagian Kedua

Pimpinan

 

Pasal 46

  1. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
  2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
  3. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
  4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
  5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
  6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
  7. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
  8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
  9. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

 

Pasal 47

  1. Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
  2. Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
  3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
  4. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

 

Pasal 48

  1. Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
  2. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

 

Pasal 49

  1. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri;
  2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
  3. Dalam hal ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
  4. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

 

Pasal 50

  1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
  1. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  4. menjadi juru bicara DPRD;
  5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  7. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  8. mewakili DPRD di pengadilan;
  9. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyusun rencana anggaran DPRD bersamaSekretariat DPRD dengan mempertimbangkanusulan dari Alat kelengkapan DPRDyang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  11. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
  1. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  2. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

 

Pasal 51

  1. Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
  2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  3. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  4. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
  1. Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
  1. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  2. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
  2. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47.

 

Pasal 52

  1. Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
  2. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  3. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

Pasal 53

  1. Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya;
  2. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2).

 

Pasal 54

  1. Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
  2. Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

 

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

 

Pasal 55

  1. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
  2. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  3. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
  4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
  5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

 

Pasal 56

  1. Badan Musyawarah mempunyai tugas:
  1. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang,1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
  1. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
  1. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
  2. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

 

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 57

  1. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
  2. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
  3. Komisi DPRD Bojonegoro terdiri dari Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D.
  4. Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud padaayat (3) diupayakan sama ;  
  5. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
  6. Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
  7. Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
  8. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
  9. Anggota DPRD Pengganti AntarWaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

 

Pasal 58

Komisi mempunyai tugas:

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRDsertamelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  2. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD, menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  3. melakukan kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD, mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisisertamemberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

 

  1. Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana pasal 57 ayat (3) membidangi :
    1. Komisi ”A”,  Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :

Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundangundangan, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan ;

  1. Komisi ” B ”,  Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :

Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal ;

  1. Komisi ” C ”,  Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :

Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan OLah Raga, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

  1. Komisi ” D ”,  Bidang Pembangunan meliputi :

Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

  1. Jika terjadi sesuatu hal yang terkait dengan komisi lain, maka dikordinasikan dengan komisi  yang membidangi.

 

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

 

Pasal 59

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

 

Pasal 60

  1. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
  2. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
  3. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
  4. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

 

Pasal 61

  1. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
  2. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah dan bukan sebagai anggota.
  3. Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
  4. Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

 

Pasal 62

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

  1. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
  2. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
  3. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan daerah daerah;
  6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

Bagian Keenam

Badan Anggaran

 

Pasal 63

  1. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  2. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  3. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
  4. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
  5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
  6. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap tahun anggaran.

 

Pasal 64

Badan Anggaran mempunyai tugas:

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4.  melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerahtentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama timanggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD sertarancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yangdisampaikan oleh kepala daerah; dan
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalampenyusunan anggaran belanja DPRD.

 

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

 

Pasal 65

  1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
  2. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
  4. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
  5. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
  6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masingmasing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
  7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
  8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
  9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
  10. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

 

Pasal 66

  1. Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  4. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasilpenyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimanadimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurnaDPRD.
  1. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BadanKehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

 

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Badan Kehormatan berwenang:

a.     memanggil anggota DPRD yang diduga melakukanpelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b.     meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen ataubukti lain; dan

c.     menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

 

Pasal 68

(1)    Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

(2)    Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.   teguran lisan;

b.  teguran tertulis;

c.   pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

d.   pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3)    Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan,pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4)    Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 69

(1)    Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.

(2)    Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3)    Apabila dalam jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)    pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4)    Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

 

Pasal 70

(1)    Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(2)    Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(3)    Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(4)    Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

Pasal 71

(1)    Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

(2)    Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

(3)    Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4)    Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.

(5)    Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.

(6)    Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

Bagian Kedelapan

Alat Kelengkapan Lain

 

Pasal 72

(1)    Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.

(2)    Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

(3)    Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

(4)    Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(5)    Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

(6)    Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

(7)    Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

(8)    Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

 

BAB IX

PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan

 

Pasal 73

(1)    Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

(2)    Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.

(3)    Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

(4)    Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

(5)    Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6)    Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(7)    Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

 

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 74

  1. Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
  1. rapat paripurna;
  2. rapat paripurna istimewa;
  3. rapat pimpinan DPRD;
  4. rapat fraksi;
  5. rapat konsultasi;
  6. rapat Badan Musyawarah;
  7. rapat komisi;
  8. rapat gabungan komisi;
  9. rapat Badan Anggaran;
  10. rapat Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah;
  11. rapat Badan Kehormatan;
  12. rapat panitia khusus;
  13. rapat kerja;
  14. rapat dengar pendapat; dan
  15. rapat dengar pendapat umum.
  1. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  2. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
  3. Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  4. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
  5. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
  6. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  7. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
  8. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  9. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  10. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  11. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  12. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  13. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
  14. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
  15. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

 

Pasal 75

  1. Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
  2. Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:

a.   kepala daerah;

b.   pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c.   anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

  1. Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

 

Pasal 76

  1. Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
  2. Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
  3. Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

 

 

Pasal 77

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

 

Pasal 78

  1. Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
  2. Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
  3. Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

 

Pasal 79

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

 

Pasal 80

  1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
  2. Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
  3. Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
  4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 81

  1. Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

 

  1. Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
  2. Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

 

 

Pasal 82

  1. Hari dan jam kerja DPRD adalah sebagai berikut :
  1. Hari          : Senin s/d Jum’at
  2. Jam          : 08.00 WIB.s/d16.00 WIB.
  1. Hari dan jam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
  2. Penggunaan pakaian kerja ditentukan sebagai berikut :
    1. Senin dan Selasa Pakaian Dinas Harian;
    2. Rabu, Kamis pakaian batik ;
    3. Jum’at pakaian bebas rapi;
    4. Penggunaan Pakaian kerja wajib menggunakan Lencana DPRD.
  3. Pengunaan Pakaian kerja selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan undangan.

 

Pasal 83

  1. Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
  2. Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

 

Pasal 84

  1. Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
  2. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
  3. Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
  4. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

 

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

 

Pasal 85

  1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 86

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

 

Pasal 87

  1. Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :

a.   dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

b.   dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau

c.   dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

  1. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :

a.   disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b.   disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c.   disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

  1. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  2. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  3. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
  4. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
  5. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
  6. Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 88

  1. Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
  2. Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

 

Pasal 89

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

 

 

BAB X

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

 

Pasal 90

  1. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
  2. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
  3. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan daerah daerah.
  4. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan daerah daerah.

 

Pasal 91

  1. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  2. Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  3. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
  4. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
  5. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya   7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
  6. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a.   pengusul memberikan penjelasan;

b.   fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c.   pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

  1. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a.   persetujuan;

b.   persetujuan dengan pengubahan; atau

c.   penolakan.

  1. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancanganperaturan daerah tersebut.
  2. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

 

Pasal 92

  1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
  2. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 93

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

 

 

Pasal 94

  1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  2. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
  3. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.   Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1.   penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

2.   pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan

3.   tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

b.   Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1.   penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan daerah Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

2.   pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan

3.   tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

c.   Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

  1. Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.   Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1.   penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

2.   permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. Pendapat akhir kepala daerah.

  1. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  2. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

 

Pasal 95

  1. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
  2. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
  3. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
  4. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
  5. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
  6. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

 

Pasal 96

  1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
  2. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

 

Pasal 97

  1. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
  2. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
  3. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
  4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
  5. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
  6. Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

 

 

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

 

Pasal 98

  1. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  2. hakim pada badan peradilan; atau
  3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
  1. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
  2. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

 

Bagian Kedua

Sanksi

 

Pasal 99

  1. Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
  2. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
  3. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

 

Pasal 100

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) berupa:

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan/atau
  3. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

 

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

 

 

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN

ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

 

Pasal 102

  1. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri; atau
  3. diberhentikan.
  1. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  2. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  4. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  5. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  7. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  8. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  9. menjadi anggota partai politik lain.
  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

 

Pasal 103

  1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
  2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati  menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
  4. Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
  5. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

  1. Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Pasal 104

  1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
  2. Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  4. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
  5. Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  6. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur;
  7. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

 

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

 

Pasal 105

  1. Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  2. Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  3. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

 

Pasal 106

  1. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan foto kopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  2. KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
  3. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
  4. Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati;
  5. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
  6. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
  7. Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

 

Pasal 107

  1. Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
  2. Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
  3. Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

 

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

 

Pasal 108

  1. Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. sehat jasmani dan rohani;
  9. terdaftar sebagai pemilih;
  10. bersedia bekerja penuh waktu;
  11. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  14. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
  15. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  16. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

 

  1. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  1. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  2. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  3. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  4. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  5. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  6. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  7. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  8. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  9. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  10. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  11. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
  1. Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
  1. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  2. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
  4. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
  5. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU kabupaten; dan
  6. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten.
  1. Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

 

 

 

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

 

Pasal 109

  1. Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
  1. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  2. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
  1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
  2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
  3. Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
  4. Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
  5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
  6. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 110

  1. Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
  2. Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

 

Pasal 111

  1. Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
  2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  3. Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

 

BAB XIII

PENYIDIKAN

 

Pasal 112

  1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
  2. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
  1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  2. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  3. disangka melakukan tindak pidana khusus.

 

BAB XIV

PELAKSANAAN KONSULTASI

 

Pasal 113

  1. Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
  2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

 

  1. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  2. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  3. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
  1. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
  2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  3. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
  4. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

Pasal 114

  1. Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
  2. Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XV

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI

MASYARAKAT

 

Pasal 115

  1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
  2. Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
  3. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
  4. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
  5. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  1. rapat dengar pendapat umum;
  2. rapat dengar pendapat;
  3. kunjungan kerja;
  4. Koordinasi dan konsultasi; atau
  5. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
  1. Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

 

BAB XVI

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

 

Pasal 116

  1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
  2. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
  3. Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  1. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  2. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  3. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
  1. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
  2. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
  3. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

 

 

 

BAB XVII

PENUTUP

Pasal  117

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Di tetapkan di  : Bojonegoro

Pada Tanggal    : April2015

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

                                MITRO’ATIN, S.Pd.

 

BADAN ANGGARAN

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

  1.  

MITRO’ATIN, S.Pd.

Ketua

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

SUKUR PRIYANTO, SE

Wakil Ketua

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

SUYUTHI, S.Ag.M.Pd.I.

Wakil Ketua

F.PAN

  1.  

AHMAD SUNJANI, S.Ag.

Wakil Ketua

F.PKB

  1.  

SIGIT KUSHARIYANTO, SE.MM.

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

H. NASUKA, SH.S.Pd.

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH.MH.

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

MUHAMMAD FAUZAN

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

MOCHLASIN AFAN, SH.

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

DIDIK TRI SETYO PURNOMO

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

LASURI

Anggota

F.PAN

  1.  

ZAINURI

Anggota

F. PAN

  1.  

ABDULLOH UMAR, S.Pd.

Anggota

F.PKB

  1.  

SUTIKNO, S.Pd.I.

Anggota

F.PKB

  1.  

DONNY BAYU SETIAWAN, SH.

Anggota

F.PDIP

  1.  

LASMIRAN

Anggota

F.PDIP

  1.  

ALI HUDA

Anggota

F.PDIP

  1.  

ANAM WARSITO, SH.

Anggota

F.GERINDRA

  1.  

SALLY ATYASASMI, S.KM,.M.KM.

Anggota

F.GERINDRA

  1.  

CHOIRUL ANAM, S.Th.I

Anggota

F.PPP

  1.  

AMINATO,S.Ag

Anggota

F.PPP

  1.  

ALI MAHMUDI, SP

Anggota

F.PKS

  1.  

SUWANTO, SE.

Anggota

F.PKS

  1.  

HM. ALI MUSTOFA, SH,MH.

Anggota

F. NASDEM NURANI RAKYAT

  1.  

H. MUHAMMAD MASHADI, ST.

Anggota

F. NASDEM NURANI RAKYAT

 

PIMPINAN

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

MASA JABATAN 2014-2019

NO

NAMA

JABATAN

AGAMA

TTL

ASAL PARTAI

  1.  

MITRO’ATIN, S.Pd.

Ketua

ISLAM

BOJONEGORO,

18 JANUARI 1970

 

PARTAI GOLKAR

  1.  

SUKUR PRIYANTO, SE

Wakil Ketua

ISLAM

BOJONEGORO,

12 JULI 1977

PARTAI DEMOKRAT

  1.  

SUYUTHI, S.Ag.M.Pd.I.

Wakil Ketua

ISLAM

BOJONEGORO,

12 DESEMBER 1965

PAN

  1.  

AHMAD SUNJANI, S.Ag.

Wakil Ketua

ISLAM

BOJONEGORO,

28 DESEMBER 1975

 

 

PKB

BADAN MUSYAWARAH

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

  1.  

MITRO’ATIN, S.Pd.

Ketua

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

SUKUR PRIYANTO, SE

Wakil Ketua

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

SUYUTHI, S.Ag.M.Pd.I.

Wakil Ketua

F.PAN

  1.  

AHMAD SUNJANI, S.Ag.

Wakil Ketua

F.PKB

  1.  

SUHARTO, S.Pd.

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

H. RASIJAN

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

DIANA HARGIANTI

Anggota

FRAKSI PARTAI GOLKAR

  1.  

H.M. YASIN, BA.

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

MOCHAMAD LUDFI, SE.

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

MASHURI, SH.

Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

  1.  

SUGENG HARI ANGGORO

Anggota

F.PAN

  1.  

SUWITO

Anggota

F. PAN

  1.  

IMAROTUL KHOIROH, S.HI.

Anggota

F.PKB

  1.  

Drs.K.H. NAFIK SAHAL, SH,MM.

Anggota

F.PKB

  1.  

Drs.H. BUDI IRAWANTO, M.Pd.

Anggota

F.PDIP

  1.  

BAMBANG SUTRIYONO

Anggota

F.PDIP

  1.  

NURYASIN, SH.

Anggota

F.PDIP

  1.  

EDI SETYO BUDI

Anggota

F.GERINDRA

  1.  

SAHUDI, SE.

Anggota

F.GERINDRA

  1.  

JAMIRAH, S.Pd.

Anggota

F.PPP

  1.  

MEYKE LELYANASARI, S.Pd.

Anggota

F.PPP

  1.  

MIFTAKHUL KHOIRI, S.Ag.

Anggota

F.PKS

  1.  

GARIMAN, S.Pd.

Anggota

F.PKS

  1.  

AHMAD SUYONO

Anggota

F. NASDEM NURANI RAKYAT

  1.  

TEUKU ISKANDAR, AMd.

Anggota

F. NASDEM NURANI RAKYAT

 

 

 

BADAN LEGISLASI

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

 

 

NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

  1.  

ALI MAHMUDI, SP.

Ketua

F.PKS

  1.  

MOCHAMAD LUDFI, SE.

Wakil Ketua

F.PD

  1.  

H. NASUKA, SH.S.Pd.

Anggota

F.PG

  1.  

MASHURI, SH.

Anggota

F.PAN

  1.  

SUGENG HARI ANGGORO

Anggota

F.PAN

  1.  

KAFRAWI

Anggota

F.PAN

  1.  

Drs.K.H. NAFIK SAHAL, SH.MM

Anggota

F.PKB

  1.  

IMAM SHOLIKIN

Anggota

F.PKB

  1.  

DONNY BAYU SETIAWAN, SH.

Anggota

F.PDIP

  1.  

ANAM WARSITO, SH.

Anggota

F.GERINDRA

  1.  

AINU ANGGARA, S.Si.

Anggota

F.PPP

  1.  

H. ALI MUSTOFA, SH,MH.

Anggota

F.NNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN KEHORMATAN

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

 

 

NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

  1.  

SUHARTO, S.Pd.

Ketua

F.PG

  1.  

LASURI

Wakil Ketua

F.PAN

  1.  

H.M. YASIN, BA.

Anggota

F.PD

  1.  

SUTIKNO, S.Pd.I.

Anggota

F.PKB

  1.  

MIFTAKHUL KHOIRI, S.Ag.

Anggota

F.PKS