Formulir Pemetaan Honorer 2010 download disini

Bojonegoro, Dari sejumlah 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, mengikuti Rapat Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian nota keuangan APBN 2011. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro H.M. Thalhah yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro H. Suyoto, Wakil Bupati H. Setyo Hartono, Sekretaris Daerah Suhadi Mulyono, Muspida dan segenap tamu undangan lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan anggota DPR RI dan DPD RI menyampaikan bahwa saat ini kita tengah memasuki era reformasi gelombang II yang mana masalah penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi menjadi isu utama. Dijelaskan Presiden bahwa untuk tahun 2008 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2010-2014 pembangunan diprioritaskan pada seluruh bidang pembangunan yang mencakup infrastriktur, investasi, energy, lingkungan dan pembangunan didaerah luar dan tertinggal serta pembangunan untuk daerah pasca konflik seperti aceh dan ambon. Program pembangunan ini adalah program pembangunan yang berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yakni program pembangunan yang berkeadilan yakni diprioritaskan pada penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan angka pengangguran dan pengentasan program kemiskinan.

Bojonegoro, Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan nota kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA – PPA) perubahan APBD tahun 2010.

Juru bicara Badan Anggaran Ali Huda saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD menyampaikan setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran terdapat penambahan dari sisi pendapatan yakni PAD sebesar 7 milyar 50 juta rupiah. Dana perimbangan bagi hasil migas sebesar 3 milyar 244 juta rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu dari Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi sebesar 815 juta 594 ribu 69 rupiah 7 sen. Sehingga total pendapatan mencapai 1 trilyun 166 milyar 862 juta 467 ribu 559 rupiah 71 sen. Menurut Ali Huda, terdapat peningkatakan sebesar 147 milyar 71 juta 234 ribu 685 rupiah 10 sen. Dengan demikian PAD menjadi 80 milyar 250 juta rupiah; dana perimbangan 899 milyar 845 juta 352 ribu 872 rupiah 1 sen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 186 milyar 767 juta 114 ribu 687 rupiah.

Bojonegoro,17/08/2010 Sebanyak 82 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bojonegoro mendapatkan remisi umum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 65 tahun 2010, Selasa (17/8) pagi tadi. Pemberian remisi ini secara simbolis diserahkan Bupati Bojonegoro kepada dua orang perwakilan narapidana.

Bupati Bojonegoro H. Suyoto dalam sambutannya menyampaikan peringatan HUT Kemerdekaan RI ini adalah hal yang patut kita syukuri. Dihadapan para warga binaan LP Bupati menyampaikan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan jerih payah para pejuang pendahulu kita, yang sedia mengorbankan harta dan nyawa untuk merebut kemerdekaan sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan ini. Dengan kemerdekaan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Disampaikan Bupati, pada tahun 1960 Kabupaten Bojonegoro sedang mengalami masa yang sulit dimana kemiskinan merajalela. Hal ini terkait dengan kebijakan dari penjajah yang tidak memperbolehkan penduduk pribumi untuk menanam tanaman produksi. Selain itu penduduk juga dibebani untuk membayar pajak. Oleh karenanya dengan berkah kemerdekaan ini memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan.