• Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  |             | 

BPS : Tanpa Migas, Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro Tertinggi kedua Se Jatim


bojonegorokab.go.id - Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Bahkan pada 2016, pertumbuhannya tanpa memperhitungkan sektor migas tertinggi di antara kabupaten se Jawa Timur. "Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tanpa sektor migas tertinggi kedua setelah Kota Surabaya," kata Kepala Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Kepala BPS Abdul Jamil. Dia kemudian memberikan penjelasan gambaran tentang perbaikan ekonomi Bojonegoro diantaranya 15% Kebutuhan Pangan Nasional berasal dari Bojonegoro. Juga 20% Kebutuhan Energi Nasional (Migas) dari Bojonegoro "Jumlah Usaha di Bojonegoro tahun 2016 meningkat 5.8% dibandingkan tahun 2006," ucapnya. Sesuai data BPS, tahun 2000 silam, Bojonegoro masuk kabupaten termiskin di Jatim, dan tahun 2006 berada diurutan ketiga terniskin. Namun dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat didukung penerapan keterbukaan mulai level organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa, pada tahun 2016, Bojonegoro keluar dari 10 besar kabupaten termiskian di Jatim dengan menduduki peringkat 11. Bupati Bojonegoro Suyoto mengungkapkan, untuk mendukung sektor pangan, Bojonegoro telah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melalui program seribu embung, infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi perdesaan (Jides), serta penerapan teknologi pertanian dengan menggandeng universitas ternama di Indonesia untuk meningkatkan produksi pertanian. Melalui program tersebut, menurut bupati yang akrab disapa Kang Yoyo, produksi Padi Bojonegoro pada tahun lalu mencapai hampir satu juta ton. Dengan produksi sebesar itu Bojonegoro mengalami surpulus, sehingga hasil produksi tersebut diserap oleh kabupaten lain. "Kita targetkan tahun ini produksi padi bisa menjcapai 1,4 juta ton," tegas Kang Yoto. Sementara itu, 20 persen kebutuhan energi nasional dari Bojonegoro itu paling besar berasal dari Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, sebesar 200 ribu barel per hari (bph), dan ditopang produksi minyak dari sejumlah lapangan di antaraya Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Lapangan Tiung Biru (TBR), Lapangan sumur minyak tua. "Untuk mendukung kelancaran produksi ini kita telah menerapkan Perda Konten Lokal. Dimana perda ini sebagai instrumen untuk meminimalisir gejolak sosial masyarakat," tandas bupati dua periode itu. Sedangkan untuk meningkatkan jumlah usaha di Bojonegoro, kata Kang Yoto, pihaknya menggandeng sejumlah perbankan untuk memberikan akses permodalan kepada para pengusaha maupun masyarakat yang bersungguh-sungguh ingin membuka usaha. Sistimnya, Pemkab sebagai penjamin di bank, dan memberikan keringan bunga kepada masyarakat dengan subsidi dari APBD. Selain itu, tambah Kang Yoto, Pemkab juga membuat kebijakan UPP (upah pedesaan) bagi investor yang mau membuka usaha padat karya di pedesaan. Juga menyiapkan tenaga terampil sesuai kebutuhan perusahaan, dan memberi kemudahan perizinan dan pembangunan infrastruktur. "Dengan startegi ini memuculkan usaha-usaha baru yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat," pungkasnya.(dwi/kominfo)
  • By admin
  • 19-06-2017
  • 58